Tiga artikel sebelumnya (baca disini) telah membedah paradoks dalam kebijakan PSEL Indonesia: insentif besar yang menciptakan risiko suplai, finansial, dan energi yang sama besarnya.
Pemerintah membenarkan pemberian insentif masif untuk proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan satu argumen kuat: Indonesia sedang dalam kondisi “darurat sampah”, TPA meluap, dan solusi cepat berskala besar sangat dibutuhkan. Argumen ini valid. Tujuan untuk mengurangi tumpukan sampah adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Namun, pertanyaan krusialnya adalah: apakah alat yang kita gunakan—yaitu subsidi listrik yang sangat mahal—merupakan cara yang paling efektif dan relevan untuk mencapai tujuan tersebut?
Dorongan kuat pemerintah untuk PSEL berbasis insinerator telah memicu kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemikir. Kritik ini tidak hanya menyoroti potensi dampak lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mempertanyakan logika fundamental di balik kebijakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular. Tujuan utama ekonomi sirkular adalah meminimalkan timbulan sampah dengan mendesain ulang sistem agar material dapat terus digunakan kembali. Keberhasilan ekonomi sirkular diukur dari semakin sedikitnya sampah residu. Sebaliknya, model bisnis PSEL yang dijamin kontrak 30 tahun bergantung pada pasokan sampah yang konstan dan melimpah. Dengan pendekatan strategi yang tepat, masalah-masalah ini dapat dikelola.
Investasi Hulu sebagai Prasyarat
Tidak ada pabrik yang bisa beroperasi efisien dengan bahan baku berkualitas buruk. PSEL pun demikian. Membakar sampah basah dan tidak terpilah adalah resep kegagalan. Pembangunan PSEL harus didahului oleh investasi masif dan terukur di sektor hulu. Dengan rentang waktu pembangunan PSEL yang dapat memakan waktu dua tahun. Kewajibkan pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga dan komersial, didukung oleh sistem insentif dan disinsentif yang jelas adalah upaya awal yang baik. Dengan sistem hulu yang berfungsi, PSEL hanya akan menerima sampah residu—fraksi yang benar-benar tidak dapat didaur ulang atau dikomposkan. Sampah ini memiliki karakteristik yang jauh lebih baik: lebih kering dan nilai kalor lebih tinggi, sehingga proses termal menjadi lebih efisien dan bersih. Ini adalah model yang diterapkan di negara-negara sukses seperti Jepang.
Luruskan Insentif—Bayar untuk Jasa Lingkungan
Masalah inti PSEL saat ini adalah model bisnisnya yang keliru karena melanggar prinsip ekonomi dan lingkungan yang fundamental: polluter pays principle (pencemar yang harus membayar). Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menghasilkan polusi—dalam hal ini, penghasil sampah—harus menanggung biaya untuk mengelolanya. Model saat ini, yang menyembunyikan biaya pengelolaan sampah dalam tarif listrik mahal yang disubsidi negara, secara efektif membebankan biaya tersebut kepada seluruh pembayar pajak dan pelanggan PLN, bukan kepada penghasil sampah. Tipping fee memang membebani pemerintah daerah, tapi ini merupakan necessary evil untuk membuat pemerintah daerah dan polluter harus berupaya mengurangi sampah mereka. Kembalikan skema Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) dengan nilai yang tak terlalu membebani tapi juga tak terlalu murah. BLPS ini harus transparan, dibayarkan oleh poluter, dan berbasis kinerja. Kinerja diukur dari pengurangan volume sampah bersih yang dikirim ke TPA dan kepatuhan terhadap standar emisi, bukan sekadar tonase sampah yang diterima.
Phase-out PLTU
Memasukkan pembangkit listrik yang harus terus beroperasi (must-run) ke dalam jaringan yang sudah surplus daya adalah sebuah kesalahan strategis. PSEL harus menjadi bagian dari solusi, bukan masalah baru bagi sistem kelistrikan. Selesaikan Masalah Surplus di Akarnya: Pensiun dini PLTU tua dan tidak efisien secara langsung mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik di Jawa-Bali. Ini membuka jalan bagi pembangkit energi terbarukan.
